ページ3:

4. Kenusantaraan → peraturan yang dibuat di daerah harus mencerminkan
kepentingan nasional dan sesuai dengan tatanan hukum yang lebih tinggi, yaitu
hukum nasional.
5. Bhineka Tunggal Ika → memperhatikan keberagaman penduduk dalam
kehidupan masyarakat.
6. Keadilan
negara.
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga
7. Kesamaan → tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan.
8. Ketertiban dan kepastian hukum → mewujudkan ketertiban dalam
masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
9. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan → mencerminkan hubungan
yang seimbang dan harmonis antara kepentingan individu, masyarakat, dan
negara yang berbeda-beda.
Undang-undang yang Mendasari Tata Urutan Perundang-undangan
Undang-undang mengalami perubahan dari masa ke masa, menyesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat. Tujuan perubahan undang-undang adalah supaya undang-
undang baru dapat menyempurnakan kelemahan-kelemahan undang-undang
sebelumnya.
Seperti UU No. 10 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan UU No. 12 Tahun 2011.
Bentuk penyempurnaannya dengan ditambahkan beberapa materi baru, antara lain:
•
•
•
Jenis dan hierarki peraturan: Penambahan ketetapan MPR sebagai salah satu
jenis peraturan perundang-undangan dan tingkatnya (hierarkinya) setelah UUD
1945.
Perluasan perencanaan peraturan: Perencanaan undang-undang itu tidak
hanya untuk Prolegnas dan Prolegda, tapi juga ada perencanaan lain seperti
peraturan pemerintah, presiden, dan lain-lain. Jadi, ada banyak pihak yang
terlibat dalam membuat rencana undang-undang.
Pengaturan Mekanisme: Aturan ini menjelaskan bagaimana membahas RUU,
terutama tentang pencabutan Perppu.
• Naskah Akademik: Menetapkan naskah akademik sebagai syarat dalam
penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota (Perda).
Partisipasi masyarakat: Pengaturan mengenai keikutsertaan peneliti dan
tenaga ahli dalam tahap pembentukan peraturan perundang-undangan.
Teknik penyusunan: Menambahkan pengaturan mengenai teknik penyusunan
naskah akademik dalam lampiran UU ini.

ページ4:

Penjelasan tentang isi hierarki tata urutan perundang-undangan
UUD NRI 1945 atau Konstitusi Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah hukum
tertinggi dan sumber hukum dari semua undang-undang di Indonesia. UUD NRI 1945:
• Merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila.
•
Disusun oleh BPUPKI pada 1945.
• Disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945.
•
Mengalami Amandemen (perubahan) sebanyak 4 kali oleh MPR: 1999, 2000,
2001 dan 2002.
Merupakan sumber hukum atau dasar pembuatan perundang-undangan di
bawahnya.
Peran Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) adalah keputusan
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke
luar dan ke dalam Majelis.
•
Bersifat penetapan (beschileking).
Berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Tertinggi kedua setelah UUD.
Setelah Amandemen UUD 1945, MPR tidak memiliki kewenangan membuat
ketetapan mengatur.
• Garis besar legislatif (dilaksanakan undang-undang) dan eksekutif
(dilaksanakan keputusan presiden).
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
•
Undang-undang (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk
oleh DPR dengan persetujuan Presiden.
Presiden dalam situasi darurat dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perpu) dengan persetujuan DPR.
Peraturan pemerintah (PP) adalah peraturan yang ditetapkan presiden untuk
menjalankan undang-undang.
Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden adalah peraturan yang ditetapkan
presiden untuk menjalankan Perppu yang lebih tinggi atau menjalankan kekuasaan
pemerintahan.
Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) adalah peraturan yang dibentuk DPRD
Provinsi dengan persetujuan Gubernur.
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota) adalah peraturan yang
dibentuk DPRD Kabupaten atau Kota dengan persetujuan Bupati atau Walikota.

ページ5:

Aspek
Dasar hukum
Tujuan
Perppu
Pasal 22 UUD 1945
Mengatasi keadaan genting
PP
Pasal 5 ayat 2 UUD 1945
Melaksanakan UU
Presiden berdasarkan UU
Pembentuk
Presiden (tanpa DPR)
Persetujuan DPR
Wajib setelah diterbitkan
Tidak perlu
Kedudukan
Setara dengan UU
Dibawah UU
Kondisi pembentukan
Darurat atau genting
Normal
Contoh
Perppu No. 1 tahun 2020
PP No. 35 tahun 2021
Tahapan pembentukan peraturan pemerintah
Lima tahapan dalam pembuatan peraturan pemerintah:
1. Perencanaan.
2. Penyusunan.
3. Pembahasan.
4. Pengesahan (penetapan), dan
5. Pengundangan.
Dalam perubahan UUD NRI 1945 harus melakukan perubahan dengan cara adendum,
artinya menambah pasal perubahan tanpa mengubah pasal sebelumnya. Tujuannya
untuk kepentingan bukti sejarah.
Setelah peraturan dibuat, diundangkan, dan dilaksanakan (oleh pemerintah). Maka
akan dilakukan pengawasan oleh DPR dan DPD (peraturan pusat) kemudian oleh DPRD
(peraturan daerah). Selain itu masyarakat juga akan mengawasi dalam jalannya
peraturan, lalu hasil pengawasan disalurkan melalui DPR, DPD, MK, maupun
Ombudsman.
Manfaat peraturan perundang-undangan bagi masyarakat:
1. Sebagai pedoman para penyelenggara negara.
2. Memberikan kepastian hukum bagi warga.
3. Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara
4. Memeberikan rasa keadilan bagi warga negara.
5. Menciptakan ketentraman dan ketertiban.

ページ6:

Tahapan Implementasi peraturan perundang-undangan
1. Pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Pelaksanaan
3. Pengawasan
4. Penegak hukum
5. Sanksi bagi pelanggat
Komitmen terhadap pembentukan undang-undang yang konsisten
• Komitmen Penerapan Tata Urutan perundang-undangan
1. Pembentukan peraturan harus dilakukan secara koordinasi dan konsisten.
2. Penyusun RUU harus terbuka dan melibatkan pihak yang berkepentingan.
3. Analisis dan evaluasi Perppu secara berkala, tujuannya supaya tetap relevan.
4. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar dilakukan secara tegas,
adil, dan tanpa pandang bulu.
• Komitmen sebagai warga negara
1. Peraturan atau kebijakan yang tepat.
2. Tepat pelaksanaannya.
3. Tepat target.
4. Tepat lingkungan.
• Perilaku menaati peraturan
1. Memiliki akta kelahiran.
2. Mematuhi aturan berlalu lintas.
3. Menyusun wajib belajar pendidikan dasar.
4. Tidak melakukan tindakan yang melawan hukum.
• Perilaku yang menunjukkan sikap menaati peraturan yang berlaku
1. Taat dan tepat waktu bayar pajak.
2. Mematuhi aturan ataupun ramburambu lalu lintas.
3. Mengendarai kendaraan dengan SIM.
4. Menyebrang jalan di temaot pengembangan.
5. Menyebrang jalan di tempat penyebrangan
6. Menjaga nama baik negara dan bangsa
7. Menjaga rahasia negara
8. Melaksanakan perundang-undangan yang berlaku