Konsep Perekonomian Tiga Sektor
A. Pengertian Perekonomian Tiga Sektor
Pembahasan tentang ekonomi 3 sektor merupakan pembahasan tentang para
pelaku ekonomi dalam cakupan suatu wilayah negara (berskala nasional), yang
didalamnya terdaat sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintah.
Pada kesempatan sebelumnya, telah dijelaskan bagaimana dua sektor ekonomi
perusahaan swasta dan rumah tangga berkontribusi pada keseimbangan pendapatan
nasional. Namun, pada kenyataannya, aktivitas ekonomi melibatkan pemerintah dan
kedua pelaku tersebut. Sebagai konsekuensinya, karena keterlibatan pemerintah dalam
perhitungan pendapatan nasional, analisis dibagi menjadi 3 sektor. Perekonomian yang
terdiri dari tiga bagian ini dikenal sebagai "perekonomian tertutup", yang berarti tidak
ada aktivitas ekspor dan impor karena tidak terlibat dalam perdagangan internasional. Ini
berbeda dengan perekonomian dua sektor, di mana elemen pemerintah dimasukkan ke
dalam analisis pendapatan nasional.
B. Peran Pemerintah dalam Perekonomian Tiga Sektor
Pada ekonomi 3 sektor, pemerintah menjadi pemeran utama dalam pergerakan roda
ekonomi suatu negara, dalam hal ini terdapat peran-peran yang seharusnya dilaksanakan
oleh pemerintah, yaitu:
1. Peran Alokasi
Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai penyedia instrumen
ekonomi yang memiliki manfaat fungsional bagi masyarakat dan tidak dapat
diproduksi oleh sektor swasta. Hal ini mencakup kebutuhan publik seperti
infrastruktur jalan, pembangunan fasilitas kesehatan, pendirian institusi pendidikan,
dan peningkatan keamanan. Pada dasarnya, sumber daya yang dimiliki oleh negara
Rumah Jurnal
Institut Figama Islam Sunan Kalijo Malang-
259
AL-IQTISHOD
Jurnal Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
P-ISSN 2715-7725 E-ISSN 2721-9496
Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
pada dasarnya terbatas, sehingga mengharuskan pemerintah, dengan sumber daya
yang dimilikinya, untuk memprioritaskan penyediaan barang publik dan
mengalokasikan sebagian untuk konsumsi individu.
2. Peran Distribusi
Dalam konteks ini, pemerintah memainkan peran penting dalam
mendistribusikan kekayaan dan pendapatan negara untuk tujuan kesejahteraan
masyarakat. Menyikapi situasi ini, pemerintah segera mengambil tindakan dengan
merancang kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya
secara merata melalui mekanisme pembayaran pajak, subsidi, upaya pengentasan
kemiskinan, bantuan pendidikan, jaminan kesehatan, dan pelaksanaan program
pemulihan daerah. Dengan penerapan kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah
diharapkan dapat menjalankan peran fungsionalnya dalam mengatur distribusi
pendapatan dan kekayaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Demikian
pula dengan subsidi bagi masyarakat kurang mampu yang didanai melalui
penerimaan pajak dan dana pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk
menjangkau daerah-daerah terpencil dan jauh, seperti pembangunan proyek-proyek
pengentasan kemiskinan.
3. Peran keseimbangan
Dalam konteks ini menjadi penting dalam menjaga stabilitas dan keselarasan.
Seperti diketahui, perekonomian yang sangat bergantung pada sektor swasta rentan
terhadap gejolak kondisi ekonomi yang berpotensi menimbulkan pengangguran dan
inflasi. Oleh karena itu, pemerintah memegang peranan penting sebagai instrumen
stabilisasi ekonomi. Peran pemerintah tersebut diimplementasikan melalui berbagai
strategi dengan tujuan untuk mencegah meluasnya dampak negatif dari
permasalahan ekonomi ke sektor-sektor lainnya. Selain itu, tujuan lainnya adalah
untuk mengendalikan laju inflasi melalui implementasi kebijakan yang telah
dirumuskan. Misalnya, dalam upaya menghadapi monopoli pasar, pemerintah
berperan dalam mengendalikannya melalui pelaksanaan pengendalian harga dan
penerapan pajak.
4. Peran Negara dalam Mengatasi Eksternalitas
Eksternalitas ekonomi, yang juga dikenal sebagai disekonomi, mengacu pada
fenomena di mana terdapat manfaat atau kerugian yang signifikan terhadap pihak-
