Question

ar

tolong carikan hipotesis dan hasil penelitian jurnal berikut

Konsep Perekonomian Tiga Sektor
A. Pengertian Perekonomian Tiga Sektor
Pembahasan tentang ekonomi 3 sektor merupakan pembahasan tentang para
pelaku ekonomi dalam cakupan suatu wilayah negara (berskala nasional), yang
didalamnya terdaat sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintah.
Pada kesempatan sebelumnya, telah dijelaskan bagaimana dua sektor ekonomi
perusahaan swasta dan rumah tangga berkontribusi pada keseimbangan pendapatan
nasional. Namun, pada kenyataannya, aktivitas ekonomi melibatkan pemerintah dan
kedua pelaku tersebut. Sebagai konsekuensinya, karena keterlibatan pemerintah dalam
perhitungan pendapatan nasional, analisis dibagi menjadi 3 sektor. Perekonomian yang
terdiri dari tiga bagian ini dikenal sebagai "perekonomian tertutup", yang berarti tidak
ada aktivitas ekspor dan impor karena tidak terlibat dalam perdagangan internasional. Ini
berbeda dengan perekonomian dua sektor, di mana elemen pemerintah dimasukkan ke
dalam analisis pendapatan nasional.
B. Peran Pemerintah dalam Perekonomian Tiga Sektor
Pada ekonomi 3 sektor, pemerintah menjadi pemeran utama dalam pergerakan roda
ekonomi suatu negara, dalam hal ini terdapat peran-peran yang seharusnya dilaksanakan
oleh pemerintah, yaitu:
1. Peran Alokasi
Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai penyedia instrumen
ekonomi yang memiliki manfaat fungsional bagi masyarakat dan tidak dapat
diproduksi oleh sektor swasta. Hal ini mencakup kebutuhan publik seperti
infrastruktur jalan, pembangunan fasilitas kesehatan, pendirian institusi pendidikan,
dan peningkatan keamanan. Pada dasarnya, sumber daya yang dimiliki oleh negara
Rumah Jurnal
Institut Figama Islam Sunan Kalijo Malang-
259
AL-IQTISHOD
Jurnal Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
P-ISSN 2715-7725 E-ISSN 2721-9496
Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
pada dasarnya terbatas, sehingga mengharuskan pemerintah, dengan sumber daya
yang dimilikinya, untuk memprioritaskan penyediaan barang publik dan
mengalokasikan sebagian untuk konsumsi individu.
2. Peran Distribusi
Dalam konteks ini, pemerintah memainkan peran penting dalam
mendistribusikan kekayaan dan pendapatan negara untuk tujuan kesejahteraan
masyarakat. Menyikapi situasi ini, pemerintah segera mengambil tindakan dengan
merancang kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya
secara merata melalui mekanisme pembayaran pajak, subsidi, upaya pengentasan
kemiskinan, bantuan pendidikan, jaminan kesehatan, dan pelaksanaan program
pemulihan daerah. Dengan penerapan kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah
diharapkan dapat menjalankan peran fungsionalnya dalam mengatur distribusi
pendapatan dan kekayaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Demikian
pula dengan subsidi bagi masyarakat kurang mampu yang didanai melalui
penerimaan pajak dan dana pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk
menjangkau daerah-daerah terpencil dan jauh, seperti pembangunan proyek-proyek
pengentasan kemiskinan.
3. Peran keseimbangan
Dalam konteks ini menjadi penting dalam menjaga stabilitas dan keselarasan.
Seperti diketahui, perekonomian yang sangat bergantung pada sektor swasta rentan
terhadap gejolak kondisi ekonomi yang berpotensi menimbulkan pengangguran dan
inflasi. Oleh karena itu, pemerintah memegang peranan penting sebagai instrumen
stabilisasi ekonomi. Peran pemerintah tersebut diimplementasikan melalui berbagai
strategi dengan tujuan untuk mencegah meluasnya dampak negatif dari
permasalahan ekonomi ke sektor-sektor lainnya. Selain itu, tujuan lainnya adalah
untuk mengendalikan laju inflasi melalui implementasi kebijakan yang telah
dirumuskan. Misalnya, dalam upaya menghadapi monopoli pasar, pemerintah
berperan dalam mengendalikannya melalui pelaksanaan pengendalian harga dan
penerapan pajak.
4. Peran Negara dalam Mengatasi Eksternalitas
Eksternalitas ekonomi, yang juga dikenal sebagai disekonomi, mengacu pada
fenomena di mana terdapat manfaat atau kerugian yang signifikan terhadap pihak-

pihak yang tidak terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Corner dan
Sandler, peneliti terkemuka di bidang ini, menafsirkan eksternalitas sebagai kerangka
kerja institusional yang spesifik dalam konteks pasar yang kompetitif. Dalam konteks
yang berbeda, eksternalitas mengacu pada konsekuensi yang akan ditanggung oleh
pelaku ekonomi sebagai akibat dari aktivitas mereka. Dalam implementasinya,
efisiensi alokasi sumber daya dan distribusi ekonomi memiliki pengaruh yang
signifikan.
5. Peran Negara dalam Menerapkan Moralitas Islam
Ekonomi politik Islam menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab
untuk mengawasi kegiatan ekonomi dengan tujuan menegakkan keadilan dan
mencegah penindasan. Upaya ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan kekuasaan
yang dimiliki oleh pemerintah. Seperti yang diungkapkan dalam ayat 25 surat Al-
Hadid, terdapat penafsiran bahwa fungsi negara adalah untuk menjamin keadilan
ekonomi, mengatur pasar, dan menjamin pemenuhan kebutuhan melalui pengaturan
infrastruktur dan sistem jaminan sosial.
Kehadiran pemerintah dalam ekonomi 3 sektor ini akan menyebabkan dua variabel
baru dalam perhitungan pendapat nasional, berikut ini adalah dua variabel tersebut:
1. Pajak atau tax
Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung, digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹
Adanya dasar tersebut, disimpulkan bahwa pajak merupakan kegiatan
terjadinya perpindahan dana dari sektor individu atau badan ke sektor publik. Tugas
pemerintah adalah mengumpulkan dan mendistribusikan pajak tersebut.
Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pemungut pajak, tetapi juga bertanggung
jawab dalam menyediakan pelayanan umum kepada masyarakat secara luas, seperti
transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Pelayanan-pelayanan ini memiliki manfaat
yang berhubungan dengan kepentingan publik. Namun, pada kenyataannya, individu
1 Beloan, Bertha, dkk, Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan PPH 21 dari Kacamata Wajib Pajak
Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara), JUARA: Jurnal
Riset Akuntasi, Vol 9 No 2 (2019), https://doi.org/10.36733/juara.v9i2.600, Hlm, 26
Rumah Jurnal
Institut Fema Islam Sunan Heljo Malang-
261
AL-IQTISHOD
Jurnal Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
P-ISSN 2715-7725 E-ISSN 2721-9496
Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
yang memenuhi kewajiban perpajakannya tidak mendapatkan manfaat yang
signifikan dibandingkan dengan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Subsidi atau Transfer (Transfer Payment)
Subsidi adalah bentuk pengeluaran pemerintah yang ditujukan kepada
masyarakat dengan tujuan tertentu. Dalam konteks subsidi, masyarakat tidak
memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang telah diterimanya. Subsidi ini
diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat
atau konsumen. Berbagai jenis subsidi antara lain tunjangan pengangguran, jaminan
sosial, hibah, bantuan, hadiah, dan bentuk bantuan lainnya.
Peran dan fungsi perekonomian tiga sektor atau lazim disebut sebagai
perekonomian yang didalamnya terdapat kontribusi aktif dari pemerintah, dimana
hal tersebut akan menyebabkan tiga jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran
pendapatan yang dijelaskan sebagai berikut:
1. Pajak yang dibayarkan oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah
merupakan sumber utama pendapatan pemerintah. Pemerintah berperan dalam
perekonomian sebagai penyedia barang publik, dan pembiayaan diperlukan
untuk memastikan penyediaan barang tersebut. Dalam menjalankan tindakan
ini, pemerintah mengumpulkan dana melalui proses pengumpulan pajak dan
menggunakan pendapatan tersebut untuk membiayai kegiatan pembangunan.
2. Berikutnya adalah pengeluaran pemerintah untuk sektor korporasi. Pengeluaran
ini mencerminkan bahwa pemerintah membeli barang dan jasa yang dihasilkan
oleh sektor korporasi.
3. Terakhir, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga.
Aliran ini terjadi karena pemerintah memberikan kompensasi kepada komponen

ini mencerminkan bahwa pemerintah membeli barang dan jasa yang dihasilkan
oleh sektor korporasi.
3. Terakhir, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga.
Aliran ini terjadi karena pemerintah memberikan kompensasi kepada komponen
produksi rumah tangga sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan konsumsi
mereka.
C. Sirkulasi Aliran Pendapatan pada Perekonomian Tiga Sektor
Sirkulasi pendapatan dan keseimbangan dalam ekonomi 3 sektor dapat
ditunjukkan dan jelaskan pada sebagai berikut:
Rumah Jurnal
Institut Figma Islam Sunan Kalijago Malang -
262
AL-IQTISHOD
Jurnal Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
P-ISSN 2715-7725 E-ISSN 2721-9496
Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Sirkulasi Aliran Pendapatan dalam Perekonomian Tiga Sektor
Gaji, Upah, Sewa, Bunga, dan Keuntungan
Pajak Perusahaan Pajak Individu
Pengeluaran Pemerintah
Perusahaan
Investasi
Penanaman
Modal
Pemerintah
Konsumsi Rumah Tangga
Rumah
Tangga
Tabungan
Pinjaman
Lembaga
Keuangan
Keterangan Gambar:
1. Aliran 1: Sektor perusahaan melakukan pembayaran kepada dua kategori. Pertama,
pembayaran kepada sektor rumah tangga yaitu berupa pendapatan dari faktor-
faktor produksi. Kedua, pembayaran kepada pemerintah berupa pajak perusahaan.
2. Aliran 2: Rumah tangga memperoleh pendapata melalui dua cara. Pertama,
perusahaan membayarkan upah dan gaji, bunga, dan keuntungan, serta sewa kepada
rumah tangga. Kedua, pemerintah membayar gaji dan upah kepada rumah tangga
yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
3. Aliran 3: Pendapatan pemerintah berasal dari pajak yang dibayarkan sektor rumah
tangga dan sektor perusahaan. Pemasukan ini digunakan oleh pemerintah untuk
membayar gaji dan upah pegawai serta untuk membeli bahan produksi berupa
barang dan jasa dari perusahaan.
4. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga (Y) dimanfaatkan untuk menuruti tiga
kebutuhan, yaitu: (i) kebutuhan consumption (C), (ii) saving (S), dan (iii)
pembayaran tax atau pajak (T).
Persamaannya adalah: Y = C+S+T.
Rumah Jurnal
C
263
AL-IQTISHOD
Jurnal Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
P-ISSN 2715-7725 E-ISSN 2721-9496
Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Pada gambar diatas cocara praktiknya dapat diacumeikan babura lembaga keuangan

Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
5. Pada gambar diatas, secara praktiknya dapat diasumsikan bahwa lembaga keuangan
yang menampung tabungan rumah tangga dapat dipinjamkan kepada perusahaan
yang membutuhkan modal.
6. Pengeluaran agregat (AE) telah memiliki berbagai jenis, termasuk pengeluaran
consumption (C), invest (1), dan tambahan pengeluaran pemerintah atau government
(G).
Persamaannya adalah: AEC +1 + G.
D. Keseimbangan Pendapatan Nasional Dengan Kebijakan Fiskal dan Subsidi
Kebijakan fiskal mengacu pada tindakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran
dan pendapatan. Salah satu bentuk peran pemerintah yang sangat penting dalam sistem
ekonomi Islam adalah kebijakan fiskal, terutama jika dibandingkan dengan kebijakan
moneter. Implikasi dari pelarangan riba dan kewajiban membayar zakat menunjukkan
pentingnya kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan moneter.² Kebijakan fiskal
merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan
sektor ekonomi melalui pengeluaran dan penerimaan pemerintah.3
Kebijakan fiskal memiliki arti penting dalam menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan pengangguran. Dengan penerapan kebijakan fiskal, pengeluaran
agregat dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada
peningkatan pendapatan agregat dan penyerapan tenaga kerja. Kebijakan fiskal juga
digunakan sebagai sarana bagi pemerintah untuk melakukan perubahan dalam
perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi
pengeluaran nasional dalam sistem perekonomian. Makna yang dimaksudkan secara
khusus terkait dengan kebijakan fiskal meliputi: pengumpulan pendapatan, stimulasi
pertumbuhan ekonomi, dan koreksi ketidakseimbangan sementara.
Kebijakan fiskal telah muncul sebagai instrumen utama untuk mencapai
kemakmuran nasional, yang meliputi pemanfaatan belanja publik, perpajakan progresif,
dan pembiayaan utang untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang diinginkan. Penerimaan
dan pengeluaran negara merupakan aspek yang diatur melalui kebijakan fiskal.
Penerimaan negara dapat diperoleh melalui penerimaan pajak yang dibayarkan oleh
2 Yusrizal, dkk, Ekonomi Makro Islam, (Medan: FEBI UIN - SU Press, 2019), Hlm.152
3 Aqwa Naser Daulay, dkk, Ekonomi Makro Islam (Medan, Febi Press, 2019), Hlm. 79
Rumah Jurnal
264
AL-IQTISHOD
Jurnal Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
P-ISSN 2715-7725 E-ISSN 2721-9496
Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
masyarakat. Selain itu, sumber penerimaan negara lainnya antara lain dari hasil lelang,
denda, hibah, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.
Kebijakan fiskal pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu
kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Definisi dari kedua jenis kebijakan tersebut
dapat dijelaskan sebagai berikut:
⚫ Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan ekonomi yang melibatkan pengurangan
penerimaan pemerintah, seperti pajak, dan meningkatkan pengeluaran pemerintah
untuk menstimulasi output.
Kebijakan fiskal kontraktif adalah bentuk kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk
mempengaruhi pendapatan agar lebih besar daripada pengeluaran. Tujuan utama
dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi tingkat daya beli yang dimiliki oleh
masyarakat dan mengatasi masalah inflasi yang terjadi.
Adapun hubungan keterkaitan antara syarat keseimbangan pendapatan nasional
dengan kebijakan fiskal dan subsidi, keseimbangan ekonomi 3 sektor, serta keseimbangan
pajak lump sum dan proposional dengan subsidi, yang akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Syarat Keseimbangan Pendapatan Nasional Dengan Kebijakan Fiskal dan Subsidi
Analisis telah mengungkapkan bahwa sesuatu dalam perekonomian Mencapai
keseimbangan pendapatan nasional mensyaratkan bahwa: "penawaran agregat dan
pengeluaran harus sama. Nilai hasil produksi barang dan jasa dalam perekonomian
selama periode tertentu sama dengan pendapatan nasional (Y) dalam perekonomian
yang tidak melakukan perdagangan dengan pihak luar negeri. Pengeluaran yang
dilakukan secara kolektif atau oleh beberapa pihak dalam perekonomian tersebut.+
2. Keseimbangan Perekonomian Tiga Sektor
Mengelain tigo Iratogeni nembolien :

selama periode tertentu sama dengan pendapatan nasional (Y) dalam perekonomian
yang tidak melakukan perdagangan dengan pihak luar negeri. Pengeluaran yang
dilakukan secara kolektif atau oleh beberapa pihak dalam perekonomian tersebut.+
2. Keseimbangan Perekonomian Tiga Sektor
Mencakup tiga kategori pembelian yang berbeda: rumah tangga konsumsi atau
consumption (C). Pemerintah atau government (G) dan perusahaan investasi atau
invest (1) bersama-sama membeli produk dan jasa. Sehingga kondisi berikut mengarah
pada keseimbangan pada ekonomi 3 sektor: Penawaran gabungan 1 = Pengeluaran
Agregat, atau Y = C + 1 + G Aliran pendapatan untuk rumah tangga akan dihasilkan
oleh aktivitas sektor bisnis dalam menciptakan produk dan jasa (gaji dan upah, bunga,
dan keuntungan, serta sewa), dan nilai arus ini akan sama dengan pendapatan
* Karim, Adiwarman A. Ekonomi Makro Islami (5th ed), (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013)
Rumah Jurnal
Institut Figma Islam Sunan Rejo Mdang –
265
AL-IQTISHOD
Jurnal Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
P-ISSN 2715-7725 E-ISSN 2721-9496
Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
nasional (Y). Tiga hal yang akan dilakukan dengan pendapatan rumah tangga:
membiayai consumption (C), mendorong saving (S), dan membayar pajak atau tax (T).
Dengan demikian, kesejajaran berikut berlaku berdasarkan tiga sektor arus
pendapatan perekonomian saat ini:
Y=C+S+T
Penjelasan di atas telah menunjukkan bahwasanya ia seimbang, sehingga persamaan
berikut ini benar: Y=C+I+ G.
C+I+G=C+S+T
I+G=S+T jika C (consumption) dikurangi dari setiap setengahnya. Tiga sektor I dan G
dalam perekonomian merupakan sumber pendapatan baru yang disuntikkan ke
dalam sistem. S dan T bocor. Akibatnya, suntikan Kebocoran neraca adalah
pembatasan lain yang diberlakukan oleh ekonomi tiga sektor. Kondisi berikut harus
dipenuhi dalam ekonomi tiga sektor agar keseimbangan tercapai: 3 Y-C+1+G, I+G-S+T
3. Keseimbangan Dengan Kebijakan Fiskal (Pajak Lump Sum dan Proposional) dan
Subsidi
Pajak penghasilan dapat dikenakan dengan menggunakan dua tarif, yaitu pajak
proporsional dan pajak progresif. Pajak proporsional mengacu pada sistem tarif pajak
yang diterapkan dengan tarif pajak tetap untuk semua tingkat pendapatan. Penurunan
kesejahteraan yang disebabkan oleh pajak akan lebih rendah ketika waktu luang
dimasukkan ke dalam basis pajak untuk mencapai penerimaan pajak yang sama.
Penurunan usaha tenaga kerja berkurang karena menghindari efek substitusi dari
tarif. Efek yang dihasilkan oleh pajak ini mirip dengan pajak lumpsum, yaitu tanpa
kerugian ekonomi yang disebabkan oleh deadweight loss. Namun, dalam praktiknya,
penerapan sistem ini cukup menantang karena sulitnya mengukur nilai waktu luang.
Ketika menggunakan tarif pajak progresif, tarif pajak marjinal akan meningkat seiring
dengan meningkatnya pendapatan. Pajak penghasilan dikatakan memiliki tarif
progresif ketika persentase pajak (relatif terhadap pendapatan) meningkat dengan
tingkat pendapatan yang lebih tinggi.5
Pemerintah tidak hanya memungut pajak tetapi juga memberikan kembali
kepada masyarakat melalui transfer dan hadiah. Dengan rumus Yd-Y-T+Tr,
5 Yoshanda, Agung Andana, Pendapatan Nasional, Artikel. FST Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2020
Rumah Jurnal
266
AL-IQTISHOD
Jurnal Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
P-ISSN 2715-7725 E-ISSN 2721-9496
Volume 5 Nomor 2 Desember 2023