ページ3:

269
PROSES PERGANTIAN UUDS KE
UUD 1945
Amanat untuk kembali ke UUD 1945 menjadi perdebatan. 3 kali
mengadakan pemungutan suara untuk memutuskan kembali ke
UUD 1945 mengalami kebuntuan.
30 Mei 1959
1 Juni 1959
246
204
2 Juni 1959
263
203
199

ページ4:

PROSES PERGANTIAN UUDS KE
UUD 1945
DEKRIT PRESIDEN
Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha E
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG,
Dengan ini menjatakan dengan chidmat :
Bahwa andja Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-
adang Dasar 1945, jang disampaikan kepada segepp Rakjat Indonesia dengan
Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh kopulus dari
Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Dasar Selara
Babwa berladung dengan penjatan sebagian terbose Anggota-anggota Sidang
Pembuat Undang-undang Dosar untuk tidak menghadiri lagi siding, Konstituante
tidak mangkin lagi mendjalankan tugas Jung digtortjajakan oleh Rakjat kepadanja
Bahwa hal jang demikian menimbulkan laudan kelatanegaraan jang mal
hajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nua dan Bangsa, serta morinlangi
ponbangunan semesta untuk meatjapel haraka jang adil das mak
Bahwa dongan dukungan Ingin terbesar Rakja Indonmin dan didorong oleh
kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh sala-salunja djalan untuk menjela
matkan Negara Proklamasi;
Bahwa kami borkekkinen balus Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945
mendiwal Undang-undang Dasar 1945 dan adalah merupakan satu tangka
kesaluum dengan Konstitusi tersebut:
Maka atas daar-dasar tersebut dialas,
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG,
Meetapkan pembubaran Konstituante
Menetapkan Unding undang Dar 1945 berlaku lagi bagi segtip Banga
dosis dan seluruh tumpah durch korenis, terhitung mulai hari tanggal pizaetapan
Dekrit ini, dan tidak bertolounja lagi Undang-undang Dasar Samonlar
Pembentukan Madjelis Pereusjawatan Rakjat Smentara, Jing terdiri atas
Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakat disembah dengan stan-ufusan dari da
erah-daerah dan golongan golongan sera pembariskan Dewan Pertimbangan
Agung Sentara, akan diselenggarakan dalam waktu Jang sesingkat-singkanja,
Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Djuli 199
Atas nama Rakjai Ind
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG,
SOEKARNO
Akhirnya, 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden:
1. Menyatakan bubarnya Konstituante
2. Menyatakan UUDS 1950 tidak berlaku lagi
3. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945
4. Membentuk MPRS dan DPAS sebagai lembaga negara
Hal inilah yang menandakan dimulainya periodisasi UUD 1945 pada
tahun 1959-1999

ページ5:

SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIAL
Presiden Sebagain Kepala
Negara Sekaligus Kepala
Pemerintahan
Presiden Dipilih Untuk Masa
Jabatan Tertentu
Menteri-menteri Diangkat dan
Diberhentikan Oleh Presiden
Presiden Tidak Bisa Dijatuhkan
DPR
Ada Pemisahan Kekuasaan
Yang Jelas Antara Eksekutuf,
Legislatif, dan Yudikatif
Presiden Bersama DPR
Membuat Undang-undang dan
APBN

ページ6:

PEMBAGIAN KEKUASAAN
UUD 1945 mengandung konsep Trias Politica. Namun, Indonesia tidak
menerapkan konsep Trias Politica murni, melainkan adaptasi. Karena :
Ada tambahan lembaga DPA (Dewan Pertimbangan Agung) dan BPK
(Badan Pemeriksa Keuangan).
EKSEKUTIF
Menjalankan Pemerintahan
LEGISLATIF
Membuat
Undang-undang
YUDIKATIF
Menjalankan
Peradilan

ページ7:

PEMBAGIAN KEKUASAAN
Dasar Hukum Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
"Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR."
Maka MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Dari MPR kekuasaan
didistribusikan ke lima lembaga tinggi negara yang kedudukannnya sejajar.
MPR
DPR
Presiden
BPK
DPA
MA

ページ8:

PENYIMPANGAN UUD 1945
PADA MASA ORDE LAMA
DPR yang seharusnya
berfungsi membentuk
undang-undang justru
bersifat pasif
Presiden sebagai
pelaksana kekuasaan
eksekutif, tetapi juga
menjalankan kekuasaan
legislatif
#
UUD 1945
Penetapan Presiden
Soekarno sebagai
presiden seumur hidup

ページ9:

PENYIMPANGAN UUD 1945
PADA MASA ORDE LAMA
Presiden sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, tetapi
juga menjalankan kekuasaan legislatif
Pasal 5 ayat (1): "Presiden memegang kekuasaan membentuk
udang-undang dengan persetujuan DPR"
1.Penetapan Presiden No.3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dewan
Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)
2. Penetapan Presiden No.4 Tahun 1960 tentang Pembentukan DPR
Gotong Royong (DPR-GR)
Presiden mengambil alih fungsi legislatif secara sepihak

ページ10:

PENYIMPANGAN UUD 1945
PADA MASA ORDE LAMA
DPR yang seharusnya berfungsi membentuk
undang-undang justru bersifat pasif
Pasal 20 UUD 1945 menjelaskan bahwa DPR punya hak dalam menolak,
mengubah, atau mengajukan rancangan undang-undang
1. Setelah DPR hasil pemilu 1955 menolak Rancangan APBN Tahun
1960, Soekarno justru membubarkan DPR tersebut
2. Soekarno membentuk DPR-GR dimana anggota-anggotanya ditunjuk
langsung oleh Presiden
DPR kehilangan fungsi kontrolnya terhadap pemerintah dan justru
menjadi alat pendukung kebijakan Presiden.

ページ11:

PENYIMPANGAN UUD 1945
PADA MASA ORDE BARU
Masa Jabatan Presiden
Pasal 7 UUD 1945: "Presiden dan Wakil Presiden memegang
jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih
kembali."
#
Soeharto memanfaatkan celah ini untuk menjabat terus-menerus
selama 6 periode (1967-1998).
Pemilihannya tidak benar-benar demokratis, karena MPR (yang memilih
presiden) dikuasai oleh orang-orang yang setuju dengan Soeharto, jadi
tidak ada lawan politik yang bisa menyaingi.

ページ12:

PENYIMPANGAN UUD 1945
PADA MASA ORDE BARU
Kedaulatan Rakyat
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan
dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat"
#
MPR dikuasai oleh Golkar dan ABRI (Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia). Akibatnya, keputusan MPR tidak mewakili
rakyat, tetapi hanya mengikuti keinginan Soeharto.

ページ13:

PENYIMPANGAN UUD 1945
PADA MASA ORDE BARU
Kebebasan Berserikat dan Berpendapat
Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa Warga negara punya hak untuk
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
#
kebebasan ini dibatasi keras. Apabila ada yang mengkritik
pemerintah, maka akan langsung dianggap "anti-Pancasila" atau
"mengganggu stabilitas negara"

ページ14:

PENYIMPANGAN UUD 1945
PADA MASA ORDE BARU
Persamaan Hukum dan Kekuasaan Kehakiman
Pasal 27 ayat (1) dan pasal 24 UUD 1945 menyatakan bahwa Semua
warga negara sama di depan hukum, dan kekuasaan kehakiman
(peradilan) harus merdeka, tidak boleh diatur pemerintah.
#
hukum hanya tegas untuk rakyat biasa, tapi lemah terhadap
pejabat tinggi atau orang dekat Soeharto.
Hakim dan jaksa sering ditekan agar memutuskan perkara sesuai
keinginan pemerintah.

ページ15:

PENYIMPANGAN UUD 1945
PADA MASA ORDE BARU
Mekanisme Pergantian Presiden
UUD 1945 sebelum diubah (amandemen) tidak menjelaskan secara detail:
Kapan presiden bisa diberhentikan,
• Siapa yang bisa memberhentikan presiden, dan
bagaimana prosedur atau caranya
Pasal 8 UUD 1945: "Jika Presiden mangkat (meninggal dunia),
berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa
jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis
waktunya."

ページ16:

KESIMPULAN
Pada periode 1959-1999, pelaksanaan UUD 1945 sering
mengalami penyimpangan dari semangat aslinya. Kekuasaan
negara cenderung terpusat di tangan presiden, sementara
lembaga lain seperti MPR, DPR, dan peradilan tidak berfungsi
secara seimbang. Pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde
Baru, presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar sehingga
prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat tidak berjalan
sebagaimana mestinya.
Akhirnya, melalui gerakan reformasi tahun 1998, sistem
pemerintahan berubah menuju arah yang lebih demokratis
dengan dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 agar
kekuasaan presiden terbatas dan hak rakyat lebih terjamin.

ページ17:

BERAKHIRNYA UUD 1945 (1959-1999)
Penyimpangan Sistematis Terhadap UUD 1945
sistem ketatanegaraan tidak
seimbang, presiden terlalu
dominan, dan checks and
balances gagal berjalan.

ページ18:

BERAKHIRNYA UUD 1945 (1959-1999)
RP
PP
Krisis Ekonomi dan Plolitik
Pada akhir 1990-an, Indonesia
mengalami krisis moneter Asia
(1997-1998). Kondisi ini
memicu ketidakpuasan rakyat
luas

ページ19:

BERAKHIRNYA UUD 1945 (1959-1999)
Tekanan Rakyat dan Demonstrasi Massal
Demonstrasi besar-besaran terjadi di
banyak kota, yang menuntut :
1. Pengunduran diri Presiden.
2. Reformasi sistem politik.
3. Pemilu demokratis dan transparan.

ページ20:

BERAKHIRNYA UUD 1945 (1959-1999)
Pengunduran Diri Soeharto
Akhirnya, pada 21 Mei 1998,
Soeharto mengundurkan diri
setelah 31 tahun berkuasa.

ページ21:

BERAKHIRNYA UUD 1945 (1959-1999)
Akhir Periode UUD 1945
Dengan mundurnya Soeharto, periode UUD 1945 yang penuh
penyimpangan berakhir.
Ini menjadi titik awal Reformasi 1998, di mana:
- UUD 1945 diamandemen untuk memperjelas batas jabatan
presiden (maksimal 2 periode).
DPR, MPR, dan lembaga negara diperkuat agar lebih independen.
Hak politik rakyat dijamin lebih luas, pemilu dilakukan secara
demokratis.